Order MINYAKITA 1 ltr pouch

MINYAKITA merupakan minyak goreng sawit berkualitas yang diproduksi sesuai standar nasional dan diperuntukkan bagi kebutuhan rumah tangga, UMKM, hingga sektor komersial. Melalui halaman ini, PT. Dey Makmur Berkah (DMB) menyediakan layanan pemesanan MINYAKITA yang aman, transparan, dan terjamin keasliannya.

Sebagai perusahaan perdagangan yang telah berpengalaman dalam distribusi produk minyak sawit dan edible oils, DMB berkomitmen menghadirkan MINYAKITA dengan kualitas terjaga, kemasan resmi, serta rantai pasok yang jelas dan dapat ditelusuri. Produk yang kami salurkan telah melalui proses seleksi dan pengawasan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan pemerintah serta kebutuhan pasar.

Melalui sistem pemesanan ini, pelanggan dapat melakukan order MINYAKITA untuk berbagai skala kebutuhan—mulai dari pembelian lokal, distribusi grosir, hingga kerja sama pasokan berkelanjutan. Tim kami siap memberikan informasi detail terkait spesifikasi produk, kemasan, minimum order, mekanisme pembayaran, dan pengiriman.

DMB hadir sebagai mitra distribusi yang profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi jangka panjang, guna mendukung ketersediaan minyak goreng yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

Silakan lengkapi formulir PEMESANAN atau hubungi tim kami untuk mendapatkan penawaran dan informasi lebih lanjut.

Adapun stok yang saat ini ada produksi WILMAR dan INL pouch 1 liter per dus berisi 12 pouch. Syarat pembelian MINYAKITA saat ini yang bisa ditransaksikan di DMB:

  1. Minimal order 50 WB per bulan (1 wb berisi 2,200 box)
  2. Kontrak minimal 6 bulan, dan dinotariskan
  3. Pembayaran yang diterima saat ini
    • Muat Bayar 100% per PO dengan jaminan transferable SKBDN MT 752 at sight, irrevocable, unconditional, min. total kontrak 180 hari. dengan toleransi nilai total SKBDN per bulan, auto renewable.
    • Open Rekening Bersama / Block Fund. yang akan di debit setiap pengambilan
  4. Harga tidak mengikat dan akan di update tiap bulan atau sesuai kebijakan dan ketetapan regulasi pemerintah